Belakangan ini muncul perdebatan publik terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang terlihat aktif dalam isu luar negeri, termasuk rencana pengiriman TNI untuk misi internasional.

Sebagian masyarakat mempertanyakan:

“Kenapa presiden mengurus luar negeri, sementara banjir di Sumatera belum selesai?”

Isu ini semakin sensitif setelah muncul kasus kepala daerah yang tetap berangkat umrah saat wilayahnya terdampak bencana.

Artikel ini mencoba menjelaskan persoalan tersebut secara sistematis dan objektif.

1. Apakah Indonesia Mengirim Tentara untuk Perang?

Banyak yang salah kaprah mengira bahwa pengiriman tentara berarti Indonesia ikut perang. Faktanya, Indonesia selama ini aktif dalam misi penjaga perdamaian dunia, bukan operasi tempur ofensif. Pasukan Indonesia yang dikirim dalam misi internasional biasanya berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dikenal sebagai Pasukan Garuda. Indonesia bahkan termasuk salah satu kontributor besar pasukan perdamaian global.

Beberapa negara yang pernah menjadi lokasi misi Indonesia antara lain:

• Lebanon
• Kongo
• Sudan Selatan

Tugas mereka bukan menyerang, tetapi:

• Menjaga gencatan senjata
• Melindungi warga sipil
• Mengawal distribusi bantuan kemanusiaan
• Membantu stabilisasi pascakonflik

Dengan demikian, perlu dibedakan antara misi perang dan misi penjaga perdamaian.

2. Peran Presiden: Dalam Negeri dan Luar Negeri

Presiden memiliki dua fungsi besar:

A. Mengurus Dalam Negeri

Termasuk:

• Penanganan bencana
• Ekonomi
• Infrastruktur
• Stabilitas sosial

B. Mengurus Hubungan Luar Negeri

Termasuk:

• Diplomasi internasional
• Stabilitas kawasan
• Kerja sama ekonomi
• Keamanan regional

Indonesia menganut politik luar negeri “bebas dan aktif”, artinya tidak memihak blok tertentu tetapi tetap aktif menjaga perdamaian dunia.

Aktivitas presiden di luar negeri bukan berarti mengabaikan urusan dalam negeri, karena pemerintahan berjalan melalui sistem kementerian dan lembaga yang bekerja simultan.

3. Siapa yang Bertanggung Jawab atas Banjir?

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, tanggung jawab penanganan banjir terbagi:

Pemerintah Kabupaten/Kota

• Drainase lokal
• Tata ruang kota
• Penanganan darurat awal

Pemerintah Provinsi (Gubernur)

• Koordinasi lintas kabupaten/kota
• Pengelolaan sungai lintas wilayah
• Penetapan status darurat tingkat provinsi

Pemerintah Pusat

• Sungai besar lintas provinsi
• Bendungan nasional
• Bantuan anggaran dan logistik
• Status darurat nasional

Artinya, secara operasional, kepala daerah memiliki peran sangat besar dalam penanganan banjir.

4. Kontroversi Kepala Daerah Umrah Saat Bencana

Kasus yang sempat viral adalah Bupati Aceh Selatan, Mirwan M.S..

Ia menjadi sorotan karena tetap berangkat umrah saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor. Keputusan tersebut memicu kritik publik dan akhirnya berujung pada sanksi administratif.

Kasus ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa pemimpin daerah harus hadir secara fisik saat krisis terjadi. Walaupun secara administratif perjalanan bisa saja memiliki izin, secara etika publik timing menjadi faktor penting.

Dalam situasi bencana, masyarakat biasanya menuntut:

• Kehadiran langsung pemimpin
• Komunikasi yang jelas
• Tindakan cepat dan terukur

5. Mengapa Publik Mengaitkan Presiden dengan Banjir?

Ada beberapa faktor:

1. Presiden adalah simbol tertinggi negara
2. Media sosial sering menyederhanakan isu kompleks
3. Polarisasi politik memperkuat narasi tertentu
4. Emosi publik tinggi saat terjadi bencana

Padahal secara struktural, sistem pemerintahan Indonesia membagi kewenangan antara pusat dan daerah.

6. Perspektif Seimbang

Polemik ini sebaiknya dilihat dari dua sisi:

Kritik Publik Itu Wajar

Masyarakat ingin prioritas utama adalah keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Diplomasi Global Juga Penting

Keterlibatan Indonesia di dunia internasional berdampak pada:

• Stabilitas ekonomi
• Keamanan kawasan
• Posisi tawar Indonesia
• Investasi dan perdagangan

Negara besar seperti Indonesia memang harus menjalankan tanggung jawab domestik dan global secara bersamaan.

Kesimpulan

Isu pengiriman TNI dan penanganan banjir sebenarnya berada dalam dua ranah berbeda:

• Pengiriman TNI untuk misi perdamaian ≠ ikut perang
• Penanganan banjir secara operasional lebih dominan tanggung jawab pemerintah daerah
• Presiden tetap memiliki fungsi diplomasi internasional

Perdebatan publik muncul karena perbedaan persepsi, ekspektasi, dan dinamika politik.

Memahami struktur kewenangan dan konteks kebijakan membantu kita melihat persoalan secara lebih jernih dan tidak sekadar emosional.