Banjir di Bali Bukan Soal Bangunan Tinggi, Tapi Soal Cara Kita Membangun

Belakangan ini, muncul narasi yang menyederhanakan masalah banjir di Bali dengan satu kesimpulan cepat: seharusnya bangunan dibuat tinggi ke atas, bukan melebar ke samping. Sekilas terdengar logis. Namun jika ditelaah lebih dalam, pandangan ini justru menyesatkan dan berpotensi mengaburkan akar persoalan yang sebenarnya.

Artikel ini tidak ditulis untuk menyalahkan siapa pun, melainkan untuk meluruskan logika agar diskusi publik tidak terjebak pada kesimpulan instan.

1. Banjir Tidak Ditentukan oleh Tinggi Bangunan

Air hujan tidak bertanya berapa lantai sebuah gedung.

Banjir terjadi ketika:

• lahan resapan air berkurang,
• permukaan tanah tertutup beton dan aspal,
• drainase tidak mampu menyalurkan air,
• pembangunan melanggar sempadan sungai dan tata ruang.

Sebuah bangunan 3 lantai dan bangunan 12 lantai bisa sama-sama menyebabkan banjir jika:

• menutup lahan resapan yang sama luasnya,
• tidak menyediakan ruang hijau,
• dibangun tanpa sistem drainase yang memadai.

Artinya, tinggi bangunan bukan variabel utama dalam persoalan banjir.

2. Pembangunan Vertikal Bukan Solusi Ajaib

Banyak kota modern dengan gedung pencakar langit tetap mengalami banjir parah. Mengapa?

Karena pembangunan vertikal tetap membutuhkan:

• pondasi dalam,
• basement,
• pemadatan tanah skala besar,
• konsumsi air tanah yang tinggi.

Jika pembangunan vertikal dilakukan tanpa kendali lingkungan, dampaknya justru bisa lebih berat:

• merusak struktur tanah,
• mengganggu aliran air bawah tanah,
• meningkatkan beban lingkungan sekitar.

Maka menyebut "bangunan ke atas" sebagai solusi banjir adalah ilusi teknokratis.

3. Akar Masalah Banjir di Bali

Masalah banjir di Bali bersumber dari persoalan struktural, bukan ketinggian bangunan:

• Alih fungsi sawah dan lahan hijau menjadi kawasan beton
• Pelanggaran tata ruang yang dibiarkan bertahun-tahun
• Pembangunan di sempadan sungai dan daerah resapan
• Drainase yang tidak mengikuti pertumbuhan kawasan
• Daya dukung lingkungan yang telah terlampaui

Selama faktor-faktor ini tidak dibenahi, bangunan setinggi apa pun tidak akan menyelamatkan Bali dari banjir.

4. Membatasi Tinggi Bangunan Bukan Penyebab Banjir

Pembatasan tinggi bangunan di Bali lahir dari:

• nilai budaya,
• filosofi keharmonisan alam,
• upaya menjaga lanskap dan daya dukung lingkungan.

Aturan ini berfungsi sebagai alat kontrol, bukan penghambat kemajuan.

Masalah muncul bukan karena aturannya ada, tetapi karena:

• aturan dilanggar,
• izin diakali,
• pengawasan lemah,
• kepentingan ekonomi mengalahkan keberlanjutan.

Menyalahkan aturan budaya atas banjir sama kelirunya dengan menyalahkan rambu lalu lintas atas kecelakaan.

5. Narasi yang Perlu Diwaspadai

Narasi yang menyederhanakan masalah banjir menjadi isu "bangunan ke samping vs ke atas" berbahaya karena:

• mengalihkan perhatian dari pelanggaran tata ruang,
• menutupi peran kebijakan dan pengawasan,
• menyalahkan nilai lokal alih-alih sistem pembangunan.

Ketika diskusi publik diarahkan ke sana, solusi nyata justru menjauh.

6. Solusi Nyata yang Seharusnya Dibicarakan

Jika benar ingin mencegah banjir, maka fokus seharusnya pada:

• perlindungan lahan resapan dan sawah
• penegakan tegas tata ruang
• audit izin pembangunan
• revitalisasi sistem drainase
• pembangunan yang berbasis daya dukung lingkungan

Bukan pada mengubah identitas ruang Bali agar menyerupai kota beton lain.

Penutup

Bali tidak kekurangan gedung tinggi.

Bali kekurangan disiplin tata ruang dan keberanian menegakkan aturan.

Selama pembangunan lebih cepat daripada kesadaran lingkungan, banjir akan terus berulang, tak peduli bangunannya ke atas atau ke samping.

Diskusi publik seharusnya mencerahkan, bukan menyederhanakan.

Karena masa depan Bali tidak ditentukan oleh ketinggian bangunan, tetapi oleh kebijaksanaan dalam membangun.