Langkah Pemerintah Mencegah Banjir di Bali Agar Tidak Terulang Lagi

Banjir yang kembali melanda Bali baru-baru ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Pulau yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia ini semakin rentan terhadap banjir, terutama di wilayah Denpasar, Badung, dan kawasan pariwisata padat. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, banjir berpotensi terus berulang dan merusak citra Bali di mata dunia.

Penyebab Utama Banjir di Bali

Sebelum membahas solusi, penting memahami akar masalah banjir di Bali:

• Alih fungsi lahan resapan menjadi hotel, vila, dan pemukiman
• Sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air hujan
• Penyempitan dan pendangkalan sungai
• Minimnya ruang terbuka hijau
• Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum tata ruang

Banjir di Bali bukan semata-mata bencana alam, melainkan akibat dari masalah tata kelola lingkungan.

1. Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Bali

Langkah paling penting yang harus dilakukan pemerintah adalah menegakkan aturan tata ruang.

Solusi yang perlu diterapkan:

• Evaluasi ulang RTRW provinsi dan kabupaten/kota
• Moratorium izin pembangunan di daerah rawan banjir
• Penertiban bangunan di sempadan sungai dan daerah resapan

Tanpa pembenahan tata ruang, proyek normalisasi sungai dan drainase hanya akan menjadi solusi sementara.

2. Normalisasi Sungai dan Drainase Perkotaan

Banyak sungai di Bali mengalami penyempitan dan pendangkalan akibat sedimentasi serta bangunan liar.

Langkah konkret pemerintah:

• Normalisasi sungai secara berkala, bukan hanya saat banjir terjadi
• Pelebaran dan pendalaman saluran drainase
• Penataan jalur aliran air di kawasan padat penduduk dan pariwisata

Infrastruktur air harus dirancang untuk menghadapi hujan ekstrem, bukan hanya kondisi normal.

3. Memperbanyak Area Resapan Air

Pesatnya pembangunan menyebabkan permukaan tanah tertutup beton dan paving.

Kebijakan yang perlu diterapkan:

• Kewajiban sumur resapan dan biopori pada bangunan baru
• Penggunaan paving berpori di kawasan publik
• Penambahan ruang terbuka hijau minimal sesuai aturan

Langkah ini relatif murah, tetapi sangat efektif untuk mengurangi limpasan air hujan.

4. Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Bencana

Banjir memang tidak selalu bisa dicegah sepenuhnya, tetapi dampaknya dapat diminimalkan.

Upaya yang perlu diperkuat:

• Early warning system berbasis curah hujan dan tinggi muka air
• SOP evakuasi hingga tingkat desa dan banjar
• Edukasi kebencanaan bagi warga, pelaku pariwisata, dan wisatawan

Dengan sistem peringatan dini yang baik, korban jiwa dan kerugian dapat ditekan.

5. Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

Salah satu penyebab utama banjir adalah lemahnya penegakan hukum.

Pemerintah harus berani:

• Membongkar bangunan ilegal yang menutup aliran air
• Menindak pelanggaran izin pembangunan
• Transparan dalam proses perizinan dan AMDAL

Tanpa ketegasan hukum, kebijakan lingkungan hanya akan menjadi formalitas.

6. Mengintegrasikan Kearifan Lokal Bali

Bali memiliki sistem pengelolaan air tradisional yang sudah terbukti, yaitu subak.

Langkah strategis:

• Mengintegrasikan sistem subak dengan tata air modern
• Melibatkan desa adat dalam pengawasan lingkungan
• Memberikan peran nyata bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan air

Kearifan lokal ini dapat menjadi solusi berkelanjutan jika dikelola dengan benar.

Kesimpulan

Banjir di Bali adalah masalah serius yang membutuhkan solusi menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah tidak cukup hanya bereaksi setelah banjir terjadi, tetapi harus berani melakukan perubahan mendasar dalam tata ruang, infrastruktur, dan penegakan hukum.

Jika langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten, Bali tidak hanya bisa mengurangi risiko banjir, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan pariwisatanya di masa depan.