Menguji Gaya Komando Orde Baru dalam Sengkarut Energi Era Digital

Belakangan ini, ruang publik dihangatkan oleh perdebatan mengenai gaya eksekusi kebijakan energi pemerintah. Dari antrean BBM yang mengular di Bali hingga pemadaman listrik massal (blackout) di Batam, publik seolah melihat satu pola yang akrab: kebijakan yang diputuskan secara terpusat, ambisius, dan cenderung dipaksakan secara seragam dari atas ke bawah (top-down). Bagi para pengamat sejarah politik ekonomi, pendekatan kabinet saat ini di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bahlil Lahadalia memicu dejavu kolektif. Gaya ini terasa sangat mirip dengan pendekatan pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto, pada era Orde Baru.

Namun, sebuah pertanyaan besar membayangi: mampukah formula manajemen komando masa lalu menyelesaikan kompleksitas krisis energi di abad ke-21, atau jangan-jangan pendekatan kaku ini justru sedang merakit bom waktu yang siap meledak?

Dejavu Orde Baru: Sentralisasi Wewenang dan Target Raksasa

Kemiripan paling mencolok antara kebijakan energi hari ini dengan era Orde Baru terletak pada dua hal: sentralisasi komando dan obsesi pada proyek mega-struktur.

Penunjukan "menteri super" seperti Bahlil Lahadalia yang memimpin kementerian kembar (ESDM sekaligus Kemenko Hilirisasi & Transisi Energi) mengingatkan kita pada cara Soeharto menunjuk loyalis kuat untuk mengendalikan sektor-sektor strategis negara tanpa hambatan birokrasi. Dengan wewenang yang gemuk ini, pusat dengan mudah menetapkan target raksasa, seperti pembangunan PLTS 100 Gigawatt atau pemotongan kuota BBM subsidi secara masif di daerah-daerah demi mengejar target efisiensi anggaran.

Pada masa Orde Baru, pendekatan intervensi langsung seperti ini sering kali dinilai berhasil. Ketika pusat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres), seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke akan patuh tanpa syarat. Angka-angka di atas kertas berjalan mulus karena variabel di lapangan dikontrol secara ketat.

Mengapa Formula Masa Lalu Menjadi Bom Waktu Hari Ini?

Menerapkan logika manajemen tahun 1980-an pada lanskap sosial-ekonomi tahun 2026 adalah sebuah perjudian yang berbahaya. Ada tiga alasan mendasar mengapa pendekatan komando total ini berisiko menjadi bumerang bagi pemerintah saat ini:

1. Era Transparansi Radikal vs Kontrol Informasi

Di era Soeharto, kelangkaan pasokan komoditas di suatu daerah bisa diredam agar tidak memicu kepanikan di daerah lain karena arus informasi dikuasai penuh oleh negara. Hari ini, situasi di SPBU Bali atau matinya listrik di Batam langsung viral di media sosial dalam hitungan detik. Ketika pemerintah memotong kuota BBM tanpa transparansi publik yang jelas, ruang digital langsung dipenuhi rumor. Hasilnya adalah panic buying massal yang seketika melumpuhkan sistem distribusi logistik Pertamina seberapa pun kerasnya mereka mencoba mengisi ulang tangki dispenser SPBU.

2. Kompleksitas Rantai Pasok dan Ketergantungan Ekonomi

Volume kendaraan dan ketergantungan ekonomi masyarakat hari ini sudah berlipat ganda dibanding empat dekade lalu. Di Bali, hilangnya Pertalite selama beberapa hari bukan lagi sekadar masalah "terhambatnya mobilitas sore hari," melainkan lumpuhnya pendapatan harian pengemudi ojek online, mati surinya armada pariwisata, dan mandeknya pasokan bahan pokok UMKM. Efek domino ekonomi era digital bergerak secara eksponensial dan langsung memicu inflasi di tingkat akar rumput.

3. Pergeseran Karakter Warga Negara

Warga negara era digital bukan lagi objek pembangunan yang pasif. Ketika masyarakat dipaksa untuk beralih ke Kendaraan Listrik (EV) dengan cara dipangkas hak BBM subsidinya, sementara infrastruktur pengecasan belum siap dan harga EV belum terjangkau, masyarakat langsung meresponsnya sebagai bentuk ketidakadilan kebijakan. Menjejalkan kebijakan sepihak tanpa membuka ruang dialog dan fleksibilitas bagi kondisi riil tiap-tiap daerah hanya akan menumpuk sentimen negatif publik.

Kesimpulan: Butuh Navigasi, Bukan Sekadar Instruksi

Niat pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dan menyelamatkan anggaran negara adalah langkah yang patut didukung. Namun, metode eksekusinya wajib diubah. Krisis BBM di Bali dan isu energi nasional minggu ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak bisa lagi diurus hanya dengan model instruksi kaku dari balik meja Jakarta.

Pemerintah harus menyadari bahwa transisi energi yang sukses membutuhkan navigasi yang lentur, keterbukaan data, dan kesiapan infrastruktur lokal yang nyata di lapangan. Jika pemerintah masih bersikeras menggunakan pola pikir Orde Baru yang serba memaksa tanpa memedulikan jeritan riil masyarakat di SPBU, maka "prestasi" transisi energi yang dicita-citakan justru berisiko tercatat dalam sejarah sebagai bom waktu sosial yang meledak di tangan sendiri.